JAKARTA – Munculnya informasi mengenai potensi relokasi dua perusahaan komponen otomotif asal Jepang dari Indonesia ke Vietnam perlu menjadi perhatian serius semua pemangku kepentingan. Terlepas dari apakah keputusan tersebut telah final atau masih berada pada tahap pertimbangan perusahaan, isu ini memberikan sinyal penting mengenai dinamika persaingan investasi di kawasan Asia Tenggara.
Dalam era globalisasi, perpindahan modal dan industri merupakan hal yang lazim terjadi. Namun, ketika relokasi berpotensi berdampak pada ribuan tenaga kerja, maka persoalan tersebut tidak lagi semata-mata menjadi urusan bisnis, melainkan juga menyangkut stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria berpendapat bahwa sektor manufaktur selama ini merupakan salah satu tulang punggung penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Industri otomotif dan komponen kendaraan bahkan menjadi bagian penting dalam rantai pasok nasional yang melibatkan pekerja, pemasok lokal, usaha kecil menengah, hingga sektor jasa pendukung.
Oleh karena itu, potensi pengurangan kapasitas produksi atau perpindahan fasilitas industri ke negara lain dapat menimbulkan efek berantai yang jauh lebih luas dibandingkan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang muncul di permukaan. Dampaknya dapat dirasakan oleh keluarga pekerja, pelaku usaha sekitar kawasan industri, hingga pemerintah daerah yang selama ini memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas industri tersebut.
“Penting untuk memahami bahwa keputusan investasi global saat ini tidak hanya ditentukan oleh faktor upah tenaga kerja. Perusahaan multinasional semakin mempertimbangkan efisiensi logistik, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, kualitas infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja terampil, serta kesiapan ekosistem industri masa depan, termasuk kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan. Vietnam dalam beberapa tahun terakhir dinilai berhasil menarik investasi manufaktur melalui kombinasi kebijakan yang kompetitif dan integrasi yang kuat dalam rantai pasok global. Oleh sebab itu, Indonesia perlu melihat isu ini sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat daya saing nasional, bukan sekadar sebagai ancaman sesaat,” kata Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria melalui siaran persnya di Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu (27/06/2026).
Menurut Dani, langkah antisipatif harus segera dilakukan sebelum potensi relokasi benar-benar berdampak pada tenaga kerja. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat dialog dengan pelaku industri guna memahami tantangan yang mereka hadapi. Pada saat yang sama, serikat pekerja dan organisasi ketenagakerjaan perlu dilibatkan dalam proses komunikasi agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kepanikan di kalangan pekerja. Apabila terjadi penyesuaian usaha yang berujung pada pengurangan tenaga kerja, maka pemenuhan hak-hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan harus menjadi prioritas. Selain itu, program peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling) perlu diperluas agar tenaga kerja memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
“Isu potensi PHK akibat relokasi industri harus dipandang sebagai peringatan dini untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Indonesia memiliki keunggulan berupa pasar domestik yang besar, sumber daya manusia yang melimpah, serta posisi strategis dalam rantai pasok regional. Namun, keunggulan tersebut perlu didukung oleh kebijakan yang adaptif dan lingkungan usaha yang semakin kompetitif,” pungkas Dani.(Kbr6)
